Minimnya anggaran membuat kondisi infrastruktur Indonesia saat ini telah jauh tertinggal dari negara lain. Padahal, infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi.
Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, Luky Eko Wuryanto mengemukakan, selama ini anggaran untuk infrastruktur bahkan lebih rendah dibandingkan untuk subsidi BBM. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari tujuh persen, total pembiayaan infrastruktur minimal harus 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
BACA JUGA
2 Tersangka Korupsi PT Dirgantara Indonesia Segera Diadili di Bandung
Dia mengungkapkan, anggaran untuk infrastruktur saat ini secara keseluruhan baru sekitar 4,5 persen dari PDB dan yang dibiayai APBN hanya dua persen. Sementara Tiongkok dan India mengalokasikan anggaran infrastrukturnya sebesar sembilan sampai sepuluh persen sehingga kedua negara itu dengan cepat dapat mengejar pembangunan ekonomi.
“Memang selama ini uang untuk infrastruktur lebih sedikit dari subsidi. Oleh karena itu, pemerintah ingin realokasi subsidi. Uang yang tadinya uang hanya dipakai untuk dibakar saja dialihkan untuk infrastruktur,” jelas Luky kepada Majalah Pajak di Gedung Kemenko Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2014).
BACA JUGA
Ini Kebiasaan Menteri Nadiem yang Layak Ditiru Keluarga Indonesia
Menurut Luky, jika anggaran infrastruktur hanya tersedia 3 sampai 4 persen, maka pemerintah harus mengajak BUMN dan pihak swasta untuk ikut serta. Dan untuk mengajak pihak swasta, diperlukan upaya khusus agar proyek infrastruktur yang ditawarkan itu menarik bagi investor seperti memberikan insentif dan membuat regulasi yang kondusif.
Minat swasta rendah
